Lebih lanjut, Syarif juga menyebut temuan penting lain: satu mobil bisa menggunakan dua hingga tiga barcode berbeda, yang menunjukkan adanya manipulasi sistem verifikasi pembelian BBM subsidi.
"Dia memiliki satu mobil itu barcode dua sampai barcode dengan jenis mobil yang sama," imbuhnya.
Usulan Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan
Melihat pola kecurangan yang semakin kompleks, Syarif mendorong adanya pengawasan langsung oleh aparat penegak hukum di wilayah yang rawan terjadi penyimpangan distribusi BBM.
"Nah mungkin perlu diturunkan di sana petugas TNI dan Polri nanti. Dan itu waktu tidak lama Pak Kepala biasanya hanya 1 bulan sudah tertib," ujarnya.
Baca Juga: Pengamat: RSUD Raden Mattaher Mengalami Malfungsi Berat
Menurutnya, langkah ini penting agar praktik kecurangan dapat ditekan sebelum menimbulkan kelangkaan BBM di daerah tertentu.
Peringatan terkait Lobi-lobi
Dalam rapat tersebut, Syarif juga memperingatkan soal lobi ilegal oleh pihak tertentu untuk meminta tambahan kuota BBM ke DPR.
Ia menegaskan bahwa pihak yang berwenang meminta penyesuaian kuota adalah pemerintah daerah, bukan pelaku usaha.
"Yang berhak meminta tambahan [kuota BBM] ini nanti adalah pemerintah kabupaten setempat, siapa bupati, walikota atau gubernur," tegas Syarif.
Karena itu, Syarif meminta agar tidak ada pihak swasta yang mencoba ‘menyelonong’ atau melobi Komisi terkait agar mendapatkan jatah penambahan pasokan.
Baca Juga: Fakta-Fakta Ledakan Mortir di Bekasi yang Tewaskan Seorang Warga
"Jangan sampai ada pelaku-pelaku soal ritel swasta yang nyelonong ke komite nanti," pungkasnya.