Komisi Reformasi Polri Soroti Intervensi Politik dan Bisnis

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkap temuan awal komisi usai menerima masukan publik.

Jimly menyebut masalah internal Polri sangat kompleks dan membutuhkan solusi fundamental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai memetakan berbagai persoalan di tubuh Polri setelah membuka ruang partisipasi publik sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Jimly Asshiddiqie mengatakan komisi saat ini berada pada tahap ‘belanja masalah’ untuk mengidentifikasi akar gangguan dalam tata kelola kepolisian.

Baca Juga: Istana Ikut Aturan MK soal Polisi Aktif Mundur dari Jabatan Sipil

“Jadi sekarang kita masih belanja masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” kata Jimly kepada awak media pada Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi kunci penting untuk membangun kembali institusi Polri yang lebih transparan dan profesional. 

Salah satu masukan yang dianggap signifikan datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh Sinta Nuriah.

Jimly menekankan bahwa persoalan Polri tidak hanya datang dari internal, tetapi juga dari intervensi eksternal yang melemahkan objektivitas dan profesionalitas aparat. 

Baca Juga: Demo Tolak Tambang Emas PT BSI: Kalian Keruk Gunung, Kami yang Tertimbun Derita

Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menyebut pengaruh politik dan bisnis sebagai ancaman serius yang harus diantisipasi.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” kata Jimly.

“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” lanjutnya.