Minggu, 21 Desember 2025

Petani Sulit Jual Gabah ke BULOG, Menteri Amran Bongkar Ada Celah Mafia

Photo Author
- Senin, 21 April 2025 | 15:12 WIB
Pengamat Pertanian AEPI, Khudori (kiri) dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (kanan). (Gemalantang.com/YouTube.com / Q&A METRO TV)
Pengamat Pertanian AEPI, Khudori (kiri) dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (kanan). (Gemalantang.com/YouTube.com / Q&A METRO TV)

GEMALANTANG.COM, JAKARTA --  Sedang hangat diperbincangkan terkait keluhan para petani di Kalimantan Selatan (Kalsel), terkait harga gabah yang merupakan hasil taninya sulit dijual ke Badan Urusan Logistik (BULOG).

Sebelumnya diketahui, para petani di Kalsel mengeluhkan harga penjualan gabahnya hanya Rp5.000 per kilogram (kg), jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per kg.

Baca Juga: Pro-kontra Rencana Pengembangan Komunitas Muslim di Texas

Terkini, hal tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Pengamat Pertanian AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori.

Saat momen perbincangan langsung dengan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, Khudori menyebut para petani setempat bahkan kesulitan berhubungan dengan BULOG.

Baca Juga: Peneliti Berhasil Temukan Cumi-Cumi Muda Raksasa, Ukurannya Bikin Kaget

"Tanggal 18 Maret 2025 kemarin, Bapak (Amran) ke Tanah Laut, ke Kalsel (Kalimantan Selatan)?" tanya Khudori ke Amran sebagaimana dilansir dari program televisi Q&A METRO TV, pada Senin, 21 April 2025.

"Dan menemukan ada keluhan dari petani yang kesulitan untuk berhubungan dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) untuk menjual gabahnya ke BULOG," sambungnya.

Baca Juga: PBB : Gaza Hadapi Kondisi Krisis Paling Parah Sejak Perang Dimulai

Pengamat Pertanian itu kemudian menyoroti Amran yang mengurus BULOG, padahal menurutnya hal itu bukan urusan pihak Kementerian Pertanian.

"Nah, pertanyaan publik, Pak, BULOG itu bukan otoritasnya menteri pertanian, urusan pasar juga bukan urusan Kementerian Pertanian. Bisa dijelaskan?" tutur Khudori.

Baca Juga: Houthi Kecam Serang Udara AS di Pelabuhan Minyak Ras Isa

Menjawab hal itu, Amran mengklaim pihaknya mendengar langsung perintah Presiden RI, Prabowo Subianto terkait sistem kolaborasi di pemerintahannya.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X