Namun, setelah adanya klarifikasi dan evaluasi, pihak TVRI dan RRI memastikan bahwa mereka akan kembali memanggil para pekerja yang sempat diberhentikan.
"Kami akan menindaklanjuti setelah rapat ini, tidak ada lagi semacam dirumahkan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai dan kontributor," kata Iman Brotoseno.
Pemerintah Diminta Beri Penjelasan ke Publik
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai bahwa kebijakan efisiensi ini memang diperlukan, tetapi pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat untuk meredam kegelisahan.
"Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," ujar Mahfud.
Ia juga menyoroti dampak efisiensi ini terhadap tenaga kerja, terutama jika anggaran yang dipangkas berkaitan dengan kebijakan lain seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan, itu kan yang perlu dipikirkan," tambahnya.
AJI Kritik Pemutusan Kontrak Jurnalis di TVRI dan RRI
Artikel Terkait
Telisik Kasus Oplosan Elpiji di Jakarta hingga Bekasi, Polisi Sebut Pelaku Pindahkan Isi Gas Melon ke Tabung Non-Subsidi
Mulai 2025, Ijazah Bisa Dicetak Mandiri untuk Sekolah yang Tidak Terakreditasi, Bagaimana Ketentuan Kertasnya?
Internet Murah Rp100 Ribu untuk 100 Mbps akan Segera Terwujud, Komdigi Ungkap Fakta Ini
Momen Erdogan Berikan Mobil Listrik Produksi Turki untuk Indonesia saat Bertemu Prabowo
Prabowo Tegaskan Keberanian Basmi Koruptor di Forum Internasional: Korupsi adalah Penyakit
Prabowo: Prioritas Utama Pemerintah adalah Jaga Biaya Hidup Rakyat