Tegas !!! Fraksi PKS Ini Benahi Data Pegawai Honorer Yang Fiktif

Gemalantang.com - Banyak data tenaga honorer atau non ASN ditemukan fiktif, yang mana hal diduga ulah nakal oknum dalam proses rekrutmen PPPK.

Terkait banyaknya ditemukan data tenaga honorer atau non ASN yang fiktif, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera minta KemenPANRB mempercepat pendataan ulang.

Dikatakan kader PKS itu, dengan adanya penerimaan PPPK ini jangan sampai ada oknum yang bermain, airnya orang punya kapasitas tidak lulus. Dan kerjanya bagus disingkirkan.

" Kita untuk mempercepat pendataan bagi pegawai honorer atau pegawai pemerintah non-ASN. Hal ini menyusul ditemukan banyaknya persoalan terkait pendataan tenaga honorer," tegas Politisi PKS itu

Mardani Ali Sera , agar KemenPANRB untuk segera melakukan pembenahan urusan honorer sampai ke akar-akarnya. Dan bersihkan pendataan.

Baca Juga: Edi Purwanto Sudah Bicara Dengan KemenpanRB Untuk Perbanyak Guru di PPPK

Baca Juga: Ribuan Calon PPPK Tanjung Jabung Barat Ikuti Ujian CAT di Kota Jambi

Baca Juga: Anggota DPRD Tebo, Minta Pelamar PPPK Jangan Percaya Calo

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan pendataan non-ASN kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia. Hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan jumlah yang terdata mencapai sebanyak 2,3 juta pegawai.

Setelah dilakukan audit dan pengecekan ternyata terdapat banyak sekali data non-ASN yang fiktif.

Atas dasar itu, Mardani meminta Pemerintah segera menyelesaikan carut marutnya urusan tenaga honorer tersebut. “Segera angkat honorer K2 yang sudah lama menunggu,” tegasnya.

Diketahui, tenaga honorer K2 sendiri merupakan tenaga honorer yang sudah melewati pendataan Pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi PPPK pada 2018-2019. Hanya saja sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.

Baca Juga: Belum Tahu Perbedaan PNS dan PPPK, Baca Selengkapnya Disini

Baca Juga: Pemkab Batanghari Buka Pendaftaran Formasi PPPK Tahun Ini, Ini Jumlahnya

“Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas, malah tergeser oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi,” jelas Mardani.