Mengurai Alasan Inggris Akui Palestina di Tengah Penolakan Israel

GEMA LANTANG -- Pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina untuk pertama kalinya sejak lebih dari seabad lalu menandai pergeseran besar dalam dinamika politik internasional. 

Kendati demikian, keputusan yang disambut banyak pihak sebagai langkah menuju solusi damai itu justru memicu reaksi keras dari dua menteri kontroversial Israel yang kembali menghidupkan wacana aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat.

Sebelumnya diketahui, keputusan Inggris diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Britania Raya, Keir Starmer.

‎"Langkah ini diambil untuk menjaga tetap hidup kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, di tengah memburuknya kondisi di Gaza," tegas Starmer melalui pernyataan video yang dikutip dari Al-Jazeera, pada Minggu, 21 September 2025.

Hal tersebut, bahkan telah menambah daftar lebih dari 140 negara yang sejak lama mendukung kedaulatan Palestina.

Baca Juga: Netanyahu Panik, 4 Negara Barat Resmi Akui Kedaulatan Palestina

Meski begitu, dari pihak Israel, keputusan itu dianggap sebagai ancaman. Hal itu diutarakan oleh salah satu tokoh kontroversial sekaligus Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir.

Ben Gvir menyoroti terkait pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina yang dinilai perlu disikapi dengan tindakan balasan oleh pihaknya.

"Penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” ujar Ben Gvir dalam pernyataannya yang dilansir dari AFP, pada Senin, 22 September 2025.

Selain itu, Ben Gvir mengakui pihaknya akan mengajukan proposal aneksasi dalam rapat kabinet Israel pada waktu mendatang.

Baca Juga: Akar Konflik Tanah Israel Sejak 1947, Kini 142 Gaungkan Palestina Merdeka

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyampaikan nada serupa seperti Ben Gvir. Smotrich menolak keterlibatan negara lain dalam menentukan arah kebijakan Israel.

“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir," terangnya dalam laporan yang sama. 

"Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria,” imbuh Smotrich.