Ini Rencana Liga Arab Untuk Selamatkan Jalur Gaza Dari Cengkeraman Trump

GEMALANTANG.COM, KAIRO -- Para pemimpin Arab mendukung rencana untuk membangun kembali Jalur Gaza di bawah pemerintahan mendatang Otoritas Palestina.

Rencana ini menghadirkan alternatif terhadap usulan Presiden AS Donald Trump yang dikutuk secara luas untuk mengambil alih Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera Timur Tengah.

KTT Liga Arab pada hari Selasa di Kairo bertujuan untuk menawarkan alternatif terhadap visi tersebut, sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali dukungannya terhadap usulan Trump.

Baca Juga: Ceker dan Sayap Ayam Kena Tarif Tambahan Akibat Perang Dagang AS dan Tiongkok

Dalam komunike terakhirnya, pertemuan puncak itu mengumumkan penerapan rencana Arab yang komprehensif, dan mendesak masyarakat internasional untuk menawarkan dukungannya.

Dikatakan bahwa semua upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju negara Palestina, yang ditentang oleh para pemimpin Israel.

Pernyataan itu juga menyambut baik keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah payung pemerintah Palestina.

Baca Juga: Daftar Titik Tertinggi Banjir di DKI Jakarta, Ada yang Capai 5 Meter

Ia mengumumkan pembentukan dana perwalian untuk membiayai pembangunan kembali wilayah tersebut, dan mengatakan bahwa dana tersebut akan menerima janji keuangan dari semua negara donor dan lembaga pembiayaan untuk melaksanakan proyek.

KTT itu juga menyerukan agar perwakilan Palestina disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, sebuah kelompok induk yang merupakan kekuatan politik dominan dalam Otoritas Palestina dan tidak termasuk Hamas.

AFP melaporkan bahwa Hamas menyambut baik rencana pertemuan puncak tersebut dan usulan pembentukan komite sementara untuk mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan.

Baca Juga: Presiden Donald Trump Hentikan Bantuan Militer AS Ke Ukraina

Sayangnya, AFP tidak dapat memverifikasi seberapa bersedia Hamas melepaskan kendali atas Gaza. Sementara itu, Israel mengatakan tidak akan menerima Hamas ikut campur dalam pemerintahan wilayah itu di masa mendatang.