Ia beranggapan, lokasi kegiatan yang terbatas di wilayah perkotaan dan kuota penjualan yang kecil membuat manfaatnya hanya dirasakan sebagian kecil kelompok.
"Warga pinggiran dan pedesaan tetap menghadapi harga yang sama tingginya, sehingga dampak program ini terhadap stabilitas harga secara keseluruhan mendekati nol." katanya.
"Pemerintah seolah merasa telah menjalankan intervensi, tetapi sesungguhnya masalah terbesar—keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat—tidak disentuh sama sekali." ungkapnya.
Baca Juga: Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sidang akan Masuk Pembuktian
Lebih jauh, menurut Ferzi, kebijakan seperti ini berpotensi merusak ekosistem produksi. Dimana, pemerintah menjual komoditas dengan harga jauh lebih rendah dari pasar, tekanan tidak langsung terbentuk pada produsen lokal.
"Petani justru menerima sinyal harga yang tidak sehat: harga ditekan ketika biaya produksi sedang tinggi. Dalam jangka panjang hal ini dapat mengurangi insentif mereka untuk meningkatkan produksi." kata Ferzi.
Ia juga melihat jika produksi melemah, Jambi akan semakin bergantung pada pasokan luar, dan ketergantungan tersebut justru memperbesar risiko gejolak harga di masa depan.
Dari berbagai keterbatasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan pangan murah tidak memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas harga.
Baca Juga: Wamenhub Bantah Isu Bandara Morowali Ilegal
"Ia [gerakan] adalah intervensi kecil yang dikemas secara komunikatif untuk menunjukkan kehadiran pemerintah, tetapi tidak pernah menyentuh faktor pembentuk harga yang sesungguhnya." bebernya.
Ekonom ternama di Jambi itu juga menjelaskan bahwa stabilitas harga hanya dapat dicapai jika pemerintah memperbaiki rantai pasokan, memperkuat produksi lokal, menurunkan biaya logistik, dan membangun cadangan pangan daerah yang dikelola secara profesional.
"Tanpa langkah struktural itu, setiap gerakan pangan murah yang digelar setiap tahun hanya mengulang pola lama, yaitu ramai saat acara berlangsung, tetapi hambar ketika berhadapan dengan realitas ekonomi di pasar." imbuhnya.
Artikel Terkait
Banjir dan Longsor di Sumatera Utara Putus Akses Sebagian Wilayah
Polisi Tangkap Pembuat Rekening Bodong di Bank Jateng
Wamenhub Bantah Isu Bandara Morowali Ilegal
Keluarga Ira Puspadewi Tak Sangka Prabowo akan Beri 'Hadiah' Itu
Polemik Siginjai Sakti jadi Peringatan Keras untuk Pansel Tirta Mayang
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sidang akan Masuk Pembuktian
Bos KAI Bantah Pegawai KRL Dipecat Buntut Aduan Penumpang
DPR Desak Purbaya Pertajam Program di Kementerian Lain
Banyak Akses di Aceh, Sumut dan Sumbar Putus karena Banjir
Syuriyah PBNU Soroti Dugaan Temuan TPPU Rp100 M