Menkeu Purbaya Sentil Pihak yang Ragukan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Menteri Keuntungan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil pihak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Seperti diketahui, BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen.

Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut sempat jadi perdebatan karena ada sejumlah pihak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Danpuspom TNI Buka Suara Soal Sirene dan Strobo ‘Tot Tot Wuk Wuk’

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II 2025 mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilien, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut konsumsi rumah tangga 5 persen, investasi meningkat sampai 6,99 persen, investasi bangunan tumbuh 4,9 persen, dan investasi mesin tumbuh 25,3 persen.

“Sebagian dari Anda menganggap angka ini salah. (Pertumbuhan) 5,12 (persen) katanya 5+1+2=8, tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat, laju pertumbuhan uang pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Jadi, memang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5 persen,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Agustus 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.

Baca Juga: Menelaah Usulan DPR untuk BGN Libatkan Sekolah dalam Penyajian MBG

“Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangkal-nyangkal itu, ekonominya nggak pada ngerti. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan, ya? Jadi liat juga suplai uang pada waktu itu seperti apa,” tambahnya.

Menkeu juga menambahkan bahwa ada insentif pemerintah yang diturunkan hingga April.

“Waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delay-nya, April, Mei, Juni, Juli, biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis itu habis,” imbuhnya.

“Mei digenjot lagi ke bawah uangnya, sehingga uangnya melambat, sehingga kita mengalami pelambatan ekonomi setelah itu,” paparnya.

Baca Juga: Kasus Pembobolan RDN, Tanggung Jawab Siapa?