Menelaah Usulan DPR untuk BGN Libatkan Sekolah dalam Penyajian MBG

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis yang digalakkan Pemeritahan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi sorotan masyarakat. 

Di balik program yang ditujukan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia tersebut masih ditemukan beberapa kendala di lapangan. 

Berbagai usulan pun muncul untuk memperbaiki kendala yang masih ditemukan, salah satunya adalah terkait pelibatan isntrumen sekolah dalam program ini. 

Terkini, usulan datang dari Komisi IX DPR yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan sekolah dalam proses penyediaan MBG.

Baca Juga: Respon Istana soal Usulan DPR Mengganti MBG Jadi Uang Tunai

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut BGN harus melibatkan sekolah dalam proses penyediaan MBG.

Yahya menilai bahwa keterlibatan sekolah diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah MBG, seperti keracunan massal hingga masalah serapan anggaran yang rendah.

Menurut politikus partai Golkar tersebut, jika BGN menunjuk sekolah maka MBG yang disajikan dapat lebih terjamin kualitasnya.

"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini dalam keterangan pers, Senin 22 September 2025.

Baca Juga: Kejar-kejaran Serapan Anggaran Menkeu Purbaya dengan BGN untuk MBG

Yahya juga menjelaskan bahwa BGN masih mengandalkan keterlibatan mitra seperti yayasan dan UMKM dalam penyaluran MBG.

Pria lulusan Unair itu mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah karena pihak sekolah dinilai lebih memahami karakter anak-anak didiknya. 

"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah," ujar Yahya.

Selain itu, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang diketahui baru terserap Rp13,2 triliun dari alokasi Rp71 triliun.