‎Lampu Jalan atau Lampu Citra? 'Menguliti' Bantuan Group PT SAS

‎GEMA LANTANG, JAMBI -- Sebuah narasi yang mengklaim bahwa wilayah Sarolangun kini 'tak lagi gelap gulita' muncul, setelah Group PT SAS memasang 40 titik lampu jalan.

‎Hal ini dinilai perlu dilihat secara lebih kritik, kata pengamat kebijakan publik, sosial dan ekonomi Dr. Noviardi Ferzi, dalam keterangan resminya pada hari Selasa, 28 Oktober 2025.

‎Dr. Noviardi menilai pemasangan penerangan jalan umum tentu patut diapresiasi, namun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Sarolangun.

‎"Dengan 40 titik lampu saja, sulit rasanya menyimpulkan bahwa seluruh kawasan kini terang benderang. Paling jauh, inisiatif tersebut baru sebatas memberi penerangan di beberapa ruas tertentu yang sering dilewati masyarakat atau berdekatan dengan aktivitas perusahaan." katanya kepada Gema Lantang.

‎Baca Juga: Kasus Korupsi PT Timah: Sandra Dewi Cabut Gugatan

‎"Lebih jauh, langkah ini perlu dibaca dalam konteks siapa PT SAS dan apa kontribusi sebenarnya bagi daerah." timpalnya.

‎Ekonom ternama di Jambi itu menilai sebagai perusahaan tambang batubara, PT SAS memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar daripada sekadar memasang lampu jalan.

‎Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan pertambangan di Jambi, termasuk di Sarolangun, telah lama dikaitkan dengan persoalan lingkungan seperti kerusakan lahan, air yang tercemar, dan pit tambang yang tidak direklamasi.

‎Atas dasar itu Noviardi menyebut bahwa proyek lampu jalan tampak kecil dibandingkan skala dampak yang ditimbulkan industri pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

‎Baca Juga: ‎LPKNI Desak Bareskrim Bongkar Skandal Suap Batubara di Jambi

‎"Maka, tak sedikit pihak yang menilai langkah ini lebih merupakan bagian dari strategi “greenwashing”, upaya mempercantik citra melalui kegiatan sosial berskala kecil, tanpa menyentuh akar tanggung jawab ekologis dan sosial perusahaan." katanya.

‎Selain itu, kata dia, kejelasan dalam keberlanjutan proyek ini perlu diterangkan, baik soal perawatan, biaya listrik dan perbaikan jika dikemudian hari terjadi kerusakan.

‎"Apakah pemerintah daerah memiliki perjanjian teknis yang transparan dengan perusahaan, dan apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan serta pemeliharaannya?. Tanpa kejelasan tersebut, ada kekhawatiran bahwa program ini hanya akan bertahan sebentar, lalu kembali padam seiring waktu." bebernya.

‎