DPRD Provinsi Jambi Dinilai Bongkar Kesepakatan soal Penolakan Stockpile PT SAS

GEMA LANTANG, JAMBI --  Polemik penolakan terhadap stockpile batubara milik PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) memasuki babak baru, setelah perusahaan yang menjadi bagian dari PT RMK Energy Tbk itu disegel oleh rakyat beberapa waktu lalu.

‎Pada hari Jum'at, warga Jambi di kejutkan dengan pertemuan mendadak antara DPRD Provinsi Jambi, warga Aur Kenali, Kota Jambi dan Mendalo Darat, Muaro Jambi bersama PT SAS.

Pertemuan itu menyita perhatian publik karena dinilai keluar dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama Gubernur Jambi.

Baca Juga: ‎Dirut Tirta Mayang Buka Suara Soal Rumor Pencemaran Akibat Stockpile PT SAS

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Dr. Noviardi Ferzi, menyebut langkah DPRD Provinsi Jambi yang tiba-tiba memfasilitasi pertemuan dengan PT SAS justru menimbulkan tanda tanya besar.

‎Selama ini DPRD cenderung diam, tidak pernah menegaskan sikapnya dalam polemik stockpile yang sudah memantik keresahan masyarakat Kota Jambi.

Namun, ketika pemerintah provinsi dan walikota bersama warga sudah menyepakati penghentian aktivitas stockpile sambil menunggu adu data, DPRD justru muncul dengan agenda baru.

‎“Gerak DPRD ini berpotensi membongkar kesepakatan yang telah dibangun secara formal antara warga, gubernur, dan walikota. Bagi masyarakat, kesepakatan itu adalah hasil perjuangan panjang. Jika DPRD menghadirkan forum baru, maka jelas ada kesan mencoba mengaburkan substansi persoalan,” ujar Noviardi, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Baca Juga: Fenomena Rokok Ilegal dan Wacana Pemutihan Produsen

Ia menilai, sikap mendadak DPRD memperlihatkan bahwa lembaga tersebut kehilangan pijakan moral di hadapan rakyat. Ketika konflik berlangsung, DPRD nyaris tidak terdengar.

‎Tetapi, begitu isu mulai mereda dengan adanya kesepakatan, DPRD muncul dengan inisiatif yang justru berpotensi melemahkan posisi warga.

“Dalam logika politik representasi, DPRD mestinya berdiri di garis depan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan membuka ruang kompromi baru yang berisiko merugikan masyarakat. Jika DPRD tidak hati-hati, publik akan menilai lembaga ini hanya menjadi saluran bagi kepentingan korporasi,” tegasnya.

Baca Juga: Giliran Purbaya Tanggapi Bahlil soal 'Salah Baca' Data Harga LPG 3 Kg