Beberapa investigasi media lokal bahkan mengungkapkan adanya indikasi aktor intelektual yang secara sistematis menggerakkan opini penolakan demi kepentingan tertentu.
Ini menjelaskan mengapa penolakan berlangsung meski proyek memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas.
Yang ironis dari narasi penolakan ini adalah minimnya tawaran solusi substantif. Tidak ada ajakan memperkuat kajian AMDAL, tidak ada tawaran dialog multipihak, melainkan hanya tuntutan absolut: “hentikan proyeknya.”
Sikap ini jauh dari semangat demokrasi deliberative dan ilmiah akademis yang menuntut rasionalitas dan inklusivitas (Habermas, 1996).
Baca Juga: Narasi Sepihak: Menjaga Rasionalitas dan Kolaborasi Dalam Isu PT SAS
Investasi dan perlindungan lingkungan bukan dua kutub yang harus saling bertentangan. Berbagai teknologi hijau dan sistem pengelolaan modern dapat diterapkan untuk menjamin keberlanjutan proyek (UNEP, 2020; IFC, 2012).
PT SAS sendiri sudah menyuarakan mengusung konsep ‘teknologi hijau’ seperti penggunaan conveyor tertutup dan jalur khusus yang dapat mengurangi dampak negatif lingkungan.
Demi menjaga keseimbangan pembangunan dan perlindungan lingkungan, beberapa langkah strategis perlu diambil:
1. Audit independen dan transparan terhadap dokumen AMDAL dan izin lainnya, dengan melibatkan ahli dan masyarakat.
2. Dialog terbuka antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, investor, dan lembaga adat.
3. Sinkronisasi RTRW terbaru dengan perizinan yang telah ada melalui forum koordinasi.
4. Penegakan hukum terhadap aktor yang menyalahgunakan isu lingkungan untuk kepentingan pribadi.
5. Percepatan program CSR dan kompensasi sosial yang nyata dan menyentuh masyarakat lokal.
Baca Juga: TUKS PT SAS dan Intake PDAM: Antara Kekhawatiran Publik dan Komitmen Investasi