Gemalantang.com - Sebentar lagi memasuki Bulan Suci Ramadhan / Bulan Puasa dan Idul Fitri. Dan biasanya setiap tahunnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menerima gaji ke-13.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan
Pemberian THR dan gaji ke 13 tahun ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait THR dan gaji ke 13, Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin (19/2/2023).
Pertemuan tersebut membahas soal persiapan penyaluran THR dan gaji ke-13 tahun 2024.
Baca Juga: Empat Pejabat ASN Batanghari Terima Penghargaan dan Uang Tunjangan
Baca Juga: Jangan Fadhil Arief: Pejabat ASN Harus Gerak Cepat, Jangan Menunggu Perintah
Baca Juga: Fadhil Arief Buka Seminar Peningkatan Kompetensi Pejabat ASN
Sri Mulyani mengatakan, rapat mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 perlu dibahas sejak jauh hari untuk memastikan penyalurannya dapat dilakukan pada 10 hari sebelum hari raya lebaran.
“Saya melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada presiden. Persiapannya dilakukan sejak sekarang,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai rapat.
Rapat terbatas itu juga membahas rencana perubahan postur APBN 2024 untuk penyesuaian masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi ke masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Baca Juga: Dua Dari Tiga Oknum ASN Batanghari Diberhentikan, Ini Kesalahannya
Baca Juga: Anwar Sadat Tegaskan, ASN Harus Memberi Contoh Dan Bersikap Baik Terhadap Masyarakat
“Ada beberapa peralihan yang terjadi karena adanya perubahan di dalam pos-pos belanja dan bagaimana prospek untuk 2024,” ujarnya.
Dia mengatakan sejumlah pos-pos tertentu akan mengalami penyesuaian anggaran, seperti pos dana bantuan langsung tunas (BLT) dan bantuan sembako. Sri Mulyani mengaku dirinya juga diminta oleh Jokowi untuk melaporkan situasi ekonomi terkini.