4 Kebijakan Baru Menkeu Purbaya yang Jadi Sorotan Publik Setelah Menjabat

“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR.

“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” imbuhnya.

3. Ajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Laporan ke Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu program prioritas yang digalakkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Menanti Janji Menkeu Purbaya soal Pemulihan Ekonomi RI

MBG, menurut Purbaya juga menjadi program yang penyerapan anggarannya masih kecil.

Oleh karena itu, ia menyatakan akan rutin mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk melakukan jumpa pers setiap sebulan sekali.

“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah, saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoringnya dia bilang bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak, jelek,” ujar Purbaya, masih dalam raker tersebut.

Baca Juga: Prabowo Beri Surat Khusus pada 5 Menteri yang Kena Reshuffle

“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya.

4. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD)

Purbaya menyatakan bahwa anggaran transfer ke daerah (TKD) tidak akan berlaku di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menkeu yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan bahwa kenaikan PBB di daerah, salah satunya imbas dari pemotongan TKD.

Baca Juga: Pesan Khusus Ekonom Global ke Menkeu Purbaya soal Ekonomi RI

TKD RAPBN 2026 yang diajukan era Sri Mulyani adalah Rp650 triliun atau turun 29,3 persen dari anggaran TKD di APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.