Dana Jumbo Rp22,7 Triliun Mengalir ke Perum Bulog

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Pemerintah menggelontorkan dana jumbo ke Perum Bulog pada tahun depan. Lewat RAPBN 2026, lembaga pangan itu akan mendapatkan anggaran Rp22,7 triliun dengan satu misi utama, yakni untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani dalam negeri.

Kucuran dana fantastis ini jadi sorotan karena datang di tengah situasi pangan yang tak menentu. Terkhusus, harga beras yang sering bergejolak dan ancaman krisis pangan global membuat peran Bulog semakin krusial.

Baca Juga: Kemendagri Ingatkan Perum Bulog soal Risiko Keterlambatan Penyaluran SPHP

Kabar itu diumumkan lewat unggahan resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui akun Instagram @pco.ri, pada Minggu, 24 Agustus 2025.

Dalam unggahan tersebut, pemerintah menegaskan dana segar ini diberikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bulog ditugaskan melindungi petani, menjaga stok beras, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus.

Jumlah itu menjadi bagian dari total anggaran ketahanan pangan Rp164,4 triliun yang disiapkan dalam RAPBN 2026. Dari porsi tersebut, Bulog mendapat mandat besar untuk menyerap produksi dalam negeri.

Baca Juga: Warga RI Ramai Tinggalkan Facebook demi Eksis di TikTok

“Dana Rp 22,7 triliun akan digunakan Bulog untuk melindungi petani, menyangga stok pangan, dan juga menjaga daya beli masyarakat,” demikian pernyataan PCO RI dalam unggahannya.

Tak berhenti di situ, Bulog juga disebut bakal bekerja sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Status baru ini membuat Bulog bisa mengelola dana lewat skema investasi fleksibel yang berbeda dari mekanisme subsidi selama ini.

Skema itu, memungkinkan Bulog menyerap produksi beras petani dengan dana bergulir berbiaya rendah.

Baca Juga: 40 Ribu Pekerja Tekstil Terancam PHK Jika BMAD Sebesar 45 Persen

Langkah ini disebut pemerintah sebagai strategi untuk memastikan stok beras tetap aman sepanjang tahun, sekaligus menahan gejolak harga yang kerap menghantam konsumen.

“Kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjut PCO RI.