"Tugas mendesak pemerintah provinsi harus beralih fokus pada kebijakan struktural, yaitu penguatan basis produksi lokal untuk mencapai swasembada komoditas kunci, meningkatkan manajemen stok dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)" ujarnya.
"Serta memastikan adanya pengawasan rantai pasok yang transparan untuk memotong jalur spekulasi." tambah Ferzi, Rabu, 26 November 2025.
Baca Juga: MUI Singgung soal Koperasi Merah Putih Syariah
Secara keseluruhan, gejolak harga menjelang Nataru di Jambi adalah sinyal bahaya yang menuntut reformasi kebijakan ekonomi dan pertanian.
"Agar sistem pangan daerah menjadi lebih resilien dan mampu menjamin stabilitas harga bagi kesejahteraan rakyat." sebutnya.