‎Mengupas APBD Jambi, Ekonom: Tekanan Fiskal Semakin Nyata

‎Namun, Dr. Ferzi menilai kebijakan darurat tersebut sebenarnya adalah gejala, bukan solusi, yang mana, utang obat RSUD yang memaksa refocusing anggaran adalah gambaran jelas dari lemahnya tata kelola perencanaan dan pengadaan.

‎Baca Juga: Banjir Sumatera: Mentan Amran Pastikan Stok Pangan Aman

‎Sementara itu, ia juga menyinggung soal penundaan TPP ASN, yang dianggap menolong RSUD dalam jangka pendek, tetapi menciptakan konsekuensi sosial dan administratif yang jauh lebih mahal.

‎"Penurunan motivasi pegawai, melemahnya kinerja birokrasi, hingga berpotensi menurunkan kualitas layanan publik." kata Dr. Ferzi

‎"Ironisnya, sektor kesehatan yang sedang diselamatkan justru bisa terkena imbas karena moral pegawai non-dokter juga ikut tergerus." tambahnya.

‎Pada saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa seruan menaikkan PAD tanpa strategi operasional yang konkret, lebih menyerupai slogan politik ketimbang langkah kebijakan yang terukur.

‎Baca Juga: Ira Puspadewi Tak Kunjung Tinggalkan Rutan KPK

‎"Strategi tanpa target sektor prioritas, tanpa roadmap digitalisasi pajak yang matang, tanpa rencana serius mengaktivasi aset daerah" katanya.

‎Padahal data menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat begitu besar, sehingga tanpa penguatan PAD dan pembenahan struktur belanja, Jambi akan selalu rentan menghadapi krisis anggaran.

‎"Jika Pemprov benar-benar ingin membuktikan bahwa APBD 2026 pro-rakyat, maka pembenahan harus dimulai dari hulu: audit menyeluruh tata kelola RSUD, reformasi manajemen pengadaan, transparansi realokasi anggaran, serta perencanaan fiskal berbasis data yang realistis." ungkapnya.

‎"Masyarakat tidak menilai komitmen pro-rakyat dari narasi, melainkan dari layanan kesehatan yang tidak macet obat, dari ASN yang bekerja dengan motivasi stabil, dan dari program publik yang tidak terhenti di tengah jalan." timpalnya.

‎Baca Juga: ‎Aktivis Sebut Desakan Revisi RTRW Justru Membuktikan Pelanggaran PT SAS

‎Ia juga menambahkan bahwa, berdasarkan data fiskal tahun 2024 hingga proyeksi 2026 menunjukkan bahwa Jambi tengah berdiri di persimpangan.

‎Dimana, Jambi mempertahankan pola lama yang reaktif dan tambal-sulam, atau menjadikan tekanan fiskal ini sebagai momentum reformasi struktural.

‎