“Sepertinya mereka sudah tahu, kita sudah tahu pemain-pemainnya siapa saja, harusnya yang pernah balpres akan saya blacklist, nggak boleh impor lagi,” tegasnya.
Stop Balpres, Industri Bakal Diisi Produk Lokal
Jika impor balpres dihentikan dan ditindak tegas pelakunya, Purbaya optimis akan diganti dengan hasil produk dalam negeri.
“Nanti diisi dengan barang-barang dalam negeri. Lu pengin menghidupkan UMKM ilegal? Bukan itu tujuan kita,” kata Purbaya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Mengemuka, Mahfud MD: KPK Harus Bertindak
“Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan di produksi sini. Kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri,” jelasnya.
Impor balpres atau baju bekas ini sudah ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.
Aturan tersebut tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan Undang-Undangnya adalah (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Pemusnahan Balpres Kementerian Perdagangan
Pada Agustus lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) berhasil mengamankan 19.391 bal pakaian bekas.
Bal pakaian bekas yang diamankan di gudang Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu senilai total Rp112,35 miliar.
Baca Juga: Kejar Target RI Redam Tingkat Pengangguran di 2025
“Sebanyak ini semua pakaian bekas yang seharusnya tidak boleh diimpor, jadi ini tidak boleh diimpor, tidak boleh masuk Indonesia,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangannya pada 19 Agustus 2025.
Dari penyelidikan Kemendag saat itu, balpres tersebut diduga diimpor secara ilegal untuk masuk ke Indonesia dari Korea, Jepang, dan China.
Artikel Terkait
Purbaya Ungkap Gibran Terima Curhatan Kepala Daerah soal Anggaran TKD
Menkeu Purbaya Tantang Daerah Tak Hanya Bergantung pada Komoditas
Di Balik Janji Menkeu Purbaya Pulihkan Ekonomi, Ada Angka Pengangguran
Trik Jitu Menkeu Purbaya untuk Pemimpin Daerah
Menkeu Purbaya Soroti Banyaknya Kasus Korupsi di Daerah
Begini Jawaban Purbaya soal Alokasi Uang Sitaan Korupsi untuk LPDP
Dibalik Isu Perang Dingin Purbaya vs Luhut di Sidang Kabinet
Menkeu Purbaya Tantang Balik KDM soal APBD Jabar
Kontroversi Dedi Mulyadi vs Menkeu Purbaya soal Dana APBD Jabar
Bupati Bekasi Bantah Pernyataan Purbaya soal Jual-Beli Jabatan