Noviardi juga mengingatkan bahwa persoalan stockpile PT SAS bukan sekadar konflik lokal, melainkan menyangkut tata kelola lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kepastian hukum dalam investasi.
Karena itu, ia menekankan agar DPRD tidak menambah kebingungan dengan manuver politik yang tidak jelas arahnya.
“DPRD harus belajar menghormati keputusan yang sudah ada. Bila terus memaksakan agenda baru, maka publik akan semakin yakin bahwa lembaga legislatif sedang membongkar konsensus dan menambah luka bagi warga,” pungkasnya.