‎Pengamat Ungkap Akar Masalah 'Krisis' Ketahanan Pangan di Jambi

‎"Literatur kebijakan pangan Indonesia menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan merupakan akar lemahnya respons daerah terhadap krisis pangan (Arianto & Fitriani, 2022)." kata Noviardi Ferzi.

‎Kemudian, ia juga mengungkapkan contoh lain yang dinilai konkret adalah lemahnya pengawasan keamanan pangan segar.

‎Ia mengatakan bahwa beberapa kali ditemukan produk hortikultura dari luar daerah masuk ke Jambi tanpa standar keamanan yang jelas.

‎"Uji kandungan pestisida dilakukan secara terbatas karena laboratorium daerah belum berfungsi optimal sepanjang tahun." ungkapnya.

‎Baca Juga: Roy Suryo Bocorkan Isi Buku Gibran's Black Paper

‎Padahal, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejak 2022 telah memberikan pedoman penguatan food safety surveillance yang seharusnya diadopsi oleh provinsi.

‎"Ketiadaan pengawasan yang kuat ini membuka ruang meningkatnya risiko kesehatan masyarakat sebagaimana diperingatkan oleh penelitian Kaharuddin et al. (2021)" sebutnya.

‎"Akhirnya, problem ketahanan pangan di Jambi bukan semata karena faktor eksternal seperti cuaca atau harga nasional, tetapi lebih kepada lemahnya governance di tingkat provinsi—mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pengawasan." timpalnya.

‎Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi harus memperkuat data, inovasi cadangan pangan, pemetaan kerentanan, serta integrasi dengan OPD lain.

‎Baca Juga: Momen Gibran di Johannesburg, Ngaku Pertama Kali ke Afrika Selatan

‎Jika tidak, lanjut Ferzi, maka Jambi berpotensi mengalami stagnasi dalam indeks ketahanan pangan, sebagaimana terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

‎"Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas teknis menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan pangan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat." pungkasnya.