‎Pengamat Ungkap Akar Masalah 'Krisis' Ketahanan Pangan di Jambi

‎Dimana, Provinsi Jambi memiliki cadangan strategis pangan yang relatif kecil dibanding kebutuhan penduduknya.

‎Selain itu, ia menilai tata kelola lumbung pangan masyarakat tidak terintegrasi dengan baik sehingga keberadaannya tidak berfungsi sebagai penyangga saat produksi menurun.

‎"Di beberapa desa, lumbung pangan bahkan hanya aktif saat program awal diluncurkan, kemudian stagnan tanpa pembinaan lanjutan." ujarnya.

‎Baca Juga: Roy Suryo Bocorkan Isi Buku Gibran's Black Paper

‎Potret ini sejalan dengan temuan penelitian Baskoro (2020) yang menyoroti kegagalan banyak daerah dalam memelihara keberlanjutan program lumbung pangan karena lemahnya monitoring jangka panjang.

‎"Contoh kelemahan kinerja yang sering disorot publik adalah tidak efektifnya intervensi harga. Dinas Ketahanan Pangan kerap melakukan operasi pasar, namun pelaksanaannya tidak menyasar titik-titik kemiskinan pangan." imbuhnya.

‎"Di Kota Jambi, misalnya, operasi pasar lebih sering dilakukan di pusat kota dibanding wilayah pinggiran seperti Paal Merah atau Danau Sipin, sehingga tidak memberi dampak signifikan bagi rumah tangga rentan." sambung Ferzi.

‎Yang jelas kondisi ini, sebut Dr. Ferzi, menunjukkan lemahnya pemetaan kerentanan pangan yang seharusnya menggunakan pendekatan Food Security Vulnerability Index sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian (2022).

‎Baca Juga: LPKNI Tunaikan Kepedulian di HUT ke-9, Bantu Warga Rawasari Bangkit

‎Akademisi dan pengamat kebijakan publik, sosial dan ekonomi itu juga membeberkan kelemahan lainnya yang muncul pada aspek koordinasi lintas OPD.

‎"Persoalan pangan sesungguhnya melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, hingga Bappeda. Namun koordinasi ini sering kali hanya formalitas rapat tanpa menghasilkan sinergi kebijakan." ungkapnya.

‎Akibatnya, saat produksi hortikultura turun karena serangan hama atau cuaca ekstrem, respons dari provinsi tidak komprehensif.

‎"Dinas Pertanian berbicara soal peningkatan produksi, Dinas Perdagangan berbicara soal pengendalian harga, sementara Dinas Ketahanan Pangan hanya menjalankan fungsi stabilisasi yang sangat terbatas." tuturnya.

‎Baca Juga: LPKNI Tunaikan Kepedulian di HUT ke-9, Bantu Warga Rawasari Bangkit