Akan tetapi, ia menyebut data evaluasi komprehensif yang mengukur impact sosial dan kultural program secara kuantitatif belum tersedia atau dipublikasikan secara resmi.
Menurutnya, klaim Wali Kota Maulana mengenai tumbuhnya solidaritas dan kemandirian warga soal program itu, harus divalidasi dengan data terukur, bukan sekadar laporan anekdotal.
"Tanpa adanya pembuktian ini, tuntutan untuk merilis data terukur mengenai outcome non-fisik dari 67 RT percontohan tetap menjadi prasyarat sebelum replikasi skala penuh dilakukan." imbuhnya.
Baca Juga: Kisah Haru Penemuan Balita Asal Makassar di Jambi
Pengamat ini juga mengakui bahwa Program Kampung Bahagia berpotensi menjadi legacy kebijakan publik yang transformatif.
Untuk mewujudkan potensi ini, kata Ferzi, Pemerintah Kota Jambi harus menyajikan data evaluasi yang transparan dari 67 RT percontohan, yang secara spesifik mengukur dampak sosial.
"Replikasi ke seluruh 1.650 RT harus dijamin dengan konsistensi alokasi dana, pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan." bebernya.
Baca Juga: 69.000 Korban Tewas Dalam Perang, Luka Gaza Tak Hanya Darah
Ia berpendapat bahwa tanpa adanya pembuktian data komprehensif dari pilot project tersebut, ini akan menjadi langkah terburu-buru yang dapat mengurangi efektivitas program di tingkat akar rumput.
Artikel Terkait
Pengamat 'Kuliti' Kebijakan Walikota Maulana soal 7 SPBU
Maulana Akan Sulap Kawasan Talang Banjar jadi Pusat Oleh-oleh
Pengamat Soroti Kinerja Maulana yang Berusaha Tekan Angka Pengangguran
Menilik Kinerja Maulana Untuk Masa Depan Kota Jambi
Maulana Berlakukan Jam Malam Anak, Pengamat: Arah Moral
Sorotan Tajam di Balik 68 Kendaraan Sampah Bantuan Maulana
Kebijakan Maulana 'Melembut' Usai Diterpa Gelombang Protes
'Lansia Bahagia' dan 'Kota Tangguh' milik Maulana di Persimpangan Transparansi
Dana Rp100 Juta per RT, Gebrakan Maulana yang 'Diuji Sistem'
Tantangan Program Maulana dalam Membangun 'Bahagia' dari Akar Rumput