Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat di berbagai daerah, antara lain anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Maret 2025.
Selain itu, terdapat pula kasus yang melibatkan pejabat proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, pada Juni 2025, serta kasus suap proyek RSUD Kolaka Timur, pada Agustus 2025.
Baca Juga: Jokowi Anggap Wajar Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Kasus lain juga menjerat pejabat tinggi, seperti OTT terkait dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di Jakarta, pada 13 Agustus 2025, kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, pada 20 Agustus 2025.
