Purbaya menyinggung berbagai praktik korupsi di daerah seperti suap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Baca Juga: Whoosh Terjebak Utang Jumbo, Danantara Siap Negosiasi ke China
Dorongan untuk Tata Kelola yang Lebih Bersih
Menurut Purbaya, masih maraknya praktik seperti itu menandakan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meminta para kepala daerah memperkuat sistem transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” ujarnya.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Soroti Banyaknya Kasus Korupsi di Daerah
Begini Jawaban Purbaya soal Alokasi Uang Sitaan Korupsi untuk LPDP
Dibalik Isu Perang Dingin Purbaya vs Luhut di Sidang Kabinet
Menkeu Purbaya Tantang Balik KDM soal APBD Jabar
Kontroversi Dedi Mulyadi vs Menkeu Purbaya soal Dana APBD Jabar
Bupati Bekasi Bantah Pernyataan Purbaya soal Jual-Beli Jabatan
Purbaya Curhat Balpres Pakaian Bekas Bikin Rugi
Pemda Jabar Simpan Dana Giro di Bank, Purbaya: Malah Lebih Rugi Lagi
Purbaya Ungkap Hasil Pertemuan dengan Bos Pertamina
Purbaya Jamin Tak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan