Seharusnya pemerintah lebih membaca situasi terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik antara masyarakat umum dengan sopir angkutan seringkali.
Gubernur Al Haris juga harus lebih tegas lagi terhadap pengusaha tambang di Jambi ini. Jangan masyarakat dan sopir jadi korban, sementara pengusaha dapau nikmatnya saja.
Sementara saat ini Pemerintah Provinsi Jambi telah menyetop operasi angkutan batubara Sarolangun-Tembesi, karena beberapa hari terjadi kemacetan lalulintas di Desa Jebak.
Penghentian sementara mulai malam ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hingga kami evaluasi kesiapan perusahaan Sarolangun hingga pelabuhan PT. PUS Jebak (TUKS Batanghari.
Johansyah menjelaskan bahwa berdasarkan laporan tim Satgaswas daerah, kemacetan telah terjadi dari malam Rabu hingga Kamis siang ini. Saat ini, pihak kepolisian sedang berupaya untuk mengurai kemacetan tersebut.
"Setelah kita analisa penyebab macet terjadi penumpukan di pintu masuk PT.PUS di Jebak, artinya dengan kondisi ini tim satgas menghentikan sementara. Sampai kami lihat kesiapan pelabuhan untuk menampung batu bara yang dikontrakkan,” pungkas Johansyah yang aslinya Kepalq Biro Perekonomian dan SDA Provinsi Jambi ini.
Artikel Terkait
Dampak Angkutan Batubara ke Pilkada Gubernur, Warga: Kalau Zumi Zola Maju Saya Pilih Dia
Dinilai Plin-Plan SoalAngkutan Batubara, PMII Batanghari Ancam Demo
Sikapi Kebijakan Gubernur Jambi Soal Angkutan Batubara , PMII Batanghari Bakal Lakukan Ini
Kemacetan Angkutan Batubara, Warga: Wo Lebih Memilih Sopir Daripada Jutaan Masyarakat Jambi
PMII Jambi Sepakat Al Haris Larang Angkutan Batubara, Tapi Kini Rakyat Jambi Kena Prank
Ivan Wirata Tak Setuju Angkutan Batubara Melintas di Jalan Nasional
Fadhil Arief Sebut, Jangan Ada Lagi Angkutan Batubara Melewati Jalan di Batanghari