Pjs Gubernur Sudirman Bantah Pemerintah Provinsi Jambi Defisit Anggaran

GEMALANTANG.COM  -Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pemasukan yang diperoleh.

Di Indonesia, defisit anggaran sering kali terjadi ketika penerimaan negara tidak mampu menutupi semua pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah.

Situasi ini sering terjadi akibat berbagai faktor seperti pengurangan pendapatan negara, peningkatan belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang tidak optimal.

Baca Juga: Warga Tiga Desa Batin XXIV Ini Kompak Dukung Haris-Sani di Pilgub Jambi 2024

Risiko utama dari defisit anggaran di Indonesia adalah potensi meningkatnya utang negara serta ketidakstabilan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara di Pemerintah Provinsi Jambi sendiri di isukan defisit anggaran selama tiga tahun terakhir ini. Namun itu di bantah oleh Pjs Gubernur Jambi Sudirman.

Hal ini disampaikannya setelah mengahdiri pelantikan dan pengukuhan DPK-IKAPTK Kabupaten Muaro Jambi, Senin (11/11/2024) malam.

Baca Juga: Trump Puji Prabowo: Luar Biasa yang Anda Lakukan di Indonesia, Saya Hormat

Saat dikonfirmasi terkait dengan isu defisit anggaran Pemprov Jambi, Sudirman menjelaskan bahwasanya Pemprov Jambi tidak mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terkahir, dikarenakan, penganggaran belanja dan pendapatan masih berimbang.

"Jadi pemaknaan defisit tiga tahun tidak seperti itu, pada saat penganggaran belanjanya tertutupi dengan pendapatan. Berarti, tidak defisit." Ungkap Pjs Gubernur Sudirman.

Dikatakannya, faktanya tidak seperti itu dalam penganggaran kita, selalu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran.

Baca Juga: Ahirnya Pelaku Pencurian Motor ini Ditangkap Polisi

Dijelaskan Sudirman, Pemerintah Provinsi Jambi bisa dikatakan defisit apabila nanti BPK telah mengaudit besaran defisit yang dialami oleh Pemprov Jambi. Nyatanya, sampai saat ini, BPK belum mengadit besaran defisit pemerintah Provinsi Jambi.

"Untuk menetapkan atau mengetahui besaran defisit, nanti pada saat di audit oleh BPK." Jelas Pjs Gubernur Sudirman.

Ia juga membeberkan, nyatanya tiga tahun kemarin itu kita selalu silva, SILPA dua tahun lalu itu posisinya 600an. SILPA yang kecil itu di tahun kemarin 2023 sekitaran Rp 60 milliar.