GEMALANTANG.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Indonesia Budi Gunawan mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp728,8 miliar, atau hampir tujuh kali lipat dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin 7 Juli 2025, Budi mengungkapkan bahwa pagu awal yang diterima Kemenko Polhukam berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp126,5 miliar.
Baca Juga: Kuasa Hukum Herman Trisna Apresiasi Bareskrim Usai DC dan TK Jadi Tersangka
Namun, angka tersebut dianggap belum mencerminkan kebutuhan aktual untuk pelaksanaan tugas koordinatif kementerian yang ia pimpin.
"Kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," kata Budi dalam forum tersebut.
Baca Juga: Angkutan Batubara Dilarang Melintas, Padahal Yang Perbaiki Jalan Perusahaan
Adapun anggaran yang diajukan terdiri dari dua bagian utama :
Pertama, Rp195,3 miliar untuk kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan, termasuk urusan politik dalam dan luar negeri, pertahanan, serta keamanan nasional.
Kedua, sebesar Rp533,5 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, salah satunya untuk pembangunan Command Center Politik senilai Rp250 miliar.
"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polhukam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional," jelas Budi.
Baca Juga: Sambut Jamaah Haji Batang Hari, Fadhil Arief: Alhamdulillah Diberi Kelancaran
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan kompleks akibat perubahan global dinamis.
"Command center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polkam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi, dan mengoordinasikan lintas kementerian lembaga," imbuhnya.