GEMA LANTANG, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ia meminta laporan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penertiban tambang ilegal di Kabupaten Morowali dan Bangka Belitung dalam rapat terbatas yang digelar Minggu malam.
"Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai ratas di kediaman Presiden di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu.
Baca Juga: Polemik Mega Proyek yang Terancam Mangkrak Bisa Bikin RI Boncos
Prasetyo menjelaskan Satgas PKH bertugas mengamankan sumber daya alam (SDA) milik negara agar tak dinikmati pihak yang salah. Satgas ini dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.
Contohnya di Bangka Belitung pada hari Sabtu, Satgas Halilintar PKH menertibkan dua lokasi penambangan ilegal.
"Seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.
Baca Juga: Redenominasi Rupiah, Peluang Modernisasi atau Risiko Ketergesa-gesaan?
Pada kesempatan itu, lanjut Prasetyo, Kapolri Jenderal Listyo juga melaporkan soal kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara yang terjadi pada hari Jumat.
Sebanyak 96 orang disebutkan luka-luka akibat insiden pengeboman itu. Adapun pelaku ledakan diduga salah satu siswa di sekolah tersebut.
"Kalau Pak Kapolri tadi melaporkan ke Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai kasus kemarin terjadinya ledakan di SMA 72," ucapnya.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah bergerak cepat merespons kasus itu dan menyelidiki tempat kejadian perkara (TKP). Namun, Presiden mengatakan peristiwa itu mesti jadi peringatan bagi semua pihak.
Baca Juga: NasDem Sepakat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto
