GEMA LANTANG, JAKARTA -- Presiden Prabowo turut memberikan sederet update terkait pelaksanaan ibadah haji dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk memperingati setahun Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan alasan dibentuknya Kementerian Haji (Kemenhaj) yang akan lebih fokus mengurus haji setelah sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
Pembentukan Kementerian Haji rupanya adalah permintaan khusus dari Arab Saudi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait ibadah haji.
“Kita mendirikan Kementerian Haji karena permintaan Arab Saudi, mereka bilang urusan haji adalah menteri haji, jadi kami minta urusannya sama pejabat,” ungkap Prabowo saat memberikan pidato sambutan.
Baca Juga: Kejagung Didesak Bongkar Skandal Batubara Koto Boyo
“Dia maunya menteri, apa boleh buat, kita menyesuaikan,” imbuhnya.
Menurunkan Biaya dan Waktu Antre Haji
Menjadi ibadah yang harus mengeluarkan banyak uang, Prabowo menyatakan pemerintah tengah berusaha untuk bisa menurunkan biaya jemaah haji.
“Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaannya yang bersih,” ucap Prabowo.
Tak hanya biaya haji yang sedang diupayakan untuk turun, waktu antrean menunggu pun juga sedang berusaha dikurangi agar tak terlalu lama calon jemaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci.
“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari 40 tahun, sekarang hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi, itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” terangnya.
Baca Juga: Prabowo Pamer Kesuksesan MBG di Sidang Paripurna Kabinet
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah
Dalam pidato itu, Prabowo juga membahas tentang Kampung Haji Indonesia yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia untuk memudahkan proses ibadah.
“Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah, pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobby terus mungkin beliau kasihan sama kita,” kata Ketum Partai Gerindra itu.
Artikel Terkait
Sambut Jamaah Haji Batang Hari, Fadhil Arief: Alhamdulillah Diberi Kelancaran
Menag RI Ungkap Kemungkinan Pergi Haji dan Umrah Pakai Kapal Laut
KPK Sita Dokumen Penting soal Kasus Kuota Haji 2024
MAKI Beberkan Bukti Kasus Kuota Haji 2024 ke KPK
5 Jejak Kasus Korupsi Haji 2024 yang Bikin Boncos RI Rp1 Triliun
Korupsi Kuota Haji 2024: Keterangan Biro Perjalanan Mulai Diburu KPK
Dugaan Korupsi Kuota Haji: KPK Tunggu Audit BPK
KPK Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji 2024 oleh Travel Ilegal
KPK Selidiki Pendistribusian Kuota dan Fasilitas Jemaah Haji Khusus
KPK Dalami Dugaan Lobi dan Jual-Beli Kuota Haji Tambahan