Polri Turun Tangan soal Kasus Keracunan Siswa Akibat MBG

“Besok seluruh kepala SPPG akan kami undang untuk membahas masalah ini. Ahli gizi juga kami turunkan, dan camat saya instruksikan untuk memonitor langsung agar SOP dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Polri Turun Tangan

Di lain pihak, kasus keracunan massal ini juga mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri ikut melakukan asistensi agar penyelidikan di tingkat Polda dan Polres lebih terarah. 

Baca Juga: Begini Respons BGN soal Menu Ikan Hiu yang Diduga Penyebab Keracunan

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” kata Helfi Assegaf selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

Sorotan DPR

Di Senayan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sempat meminta aparat hukum mengusut tuntas kasus keracunan massal tersebut agar publik tahu tentang persoalan yang bisa jadi karena murni kelalaian oknum tertentu. 

“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

Baca Juga: Polri Kejar Dalang Kerusuhan Demo Agustus 2025

Daftar Panjang KLB di Berbagai Daerah

Kasus Sumedang hanya satu dari puluhan KLB keracunan MBG di seluruh Indonesia. Hingga 22 September 2025, BGN mencatat 45 KLB dengan 4.711 korban. 

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan lebih tinggi, yakni 6.452 korban. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, dengan catatan angka menembus 2.000 korban.

Baca Juga: Jalan Terjal MBG antara Cita-Cita Perbaikan Gizi dengan Realitas Krisis Keamanan

Dilema Program MBG

Kini, program MBG yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki gizi anak bangsa kini menghadapi alarm serius bagi pemerintah. 

Di satu sisi, manfaatnya memang diakui penting untuk kesehatan anak sekolah. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan dan standar kesehatan menimbulkan risiko insiden keracunan massal.

Pada akhirnya, publik hanya bisa menunggu apakah pemerintah mampu menegakkan standar keamanan pangan secara ketat, agar tujuan mulia program tidak terus tercoreng oleh rentetan kasus keracunan massal.