Dengan adanya kuota impor lebih banyak dari tahun sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa sebenarnya pun tak terjadi kelangkaan.
Pasalnya, SPBU swasta juga telah diizinkan untuk membeli produk BBM dari Pertamina.
Baca Juga: Menteri LH Pastikan Dampak PT GAG Nikel Bisa Dimitigasi dengan Baik
Opsi Tambahan Impor Lewat Pertamina
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik data terkait penjualan BBM di SPBU swasta.
“Minta data ke badan usaha swasta, berapa sih (penjualan) dan spesifikasi apa sih yang diinginkan, begitu dapat, kita kasih tau Pertamina” kata Laode Sulaiman kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 September 2025.
Koordinasi yang dilakukan dengan Pertamina itu tak menutup kemungkinan jika ke depannya ada opsi impor lewat satu pintu.
Baca Juga: Gibran Digugat Rp125 Triliun, Sidang Perdata Kembali Ditunda
“Kita tunggu data biar tahu apakah Pertaminanya butuh tambahan atau tidak. Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta, kita tugaskan Pertamina satu pintu,” sambungnya.
“Kita minta datanya, begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina, kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan, kami harus impor tambahan berarti ini,” paparnya.
Bantah Monopoli BBM dari Pertamina
Kekosongan yang dialami SPBU swasta dan saran untuk membeli BBM di Pertamina mencuatkan isu adanya monopoli yang dilakukan perusahaan negara itu.
Kabar tersebut langsung ditangkis oleh Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.
Baca Juga: OJK ‘Paksa’ Lembaga Keuangan Dorong UMKM Demi Pemulihan Ekonomi
Aries memastikan tak ada monopoli dan distribusi BBM berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tidak ada monopoli, semuanya didistribusikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Aries kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa,16 September 2025 saat menghadiri rapat bersama Presiden dan sejumlah menteri terkait masalah impor BBM untuk SPBU swasta.
Artikel Terkait
Gibran Digugat Rp125 Triliun, Sidang Perdata Kembali Ditunda
RUU Perampasan Aset Mandek Sejak 2009, Kini Jadi Poin Tuntutan 17 Plus 8
20.000 Fresh Graduate Dapat Kesempatan Magang Bergaji UMP
'Cowboy Style' Menkeu Purbaya Jadi Taruhan di Awal Masa Jabatan
5 Jejak Kasus Korupsi Haji 2024 yang Bikin Boncos RI Rp1 Triliun
Janji Anyar Menkeu Purbaya, Bantuan Pangan Rp7 T hingga Perang Bunga Minim
7 Poin Tuntutan Ojol yang Bakal Ramai Matikan Aplikasi Besok
Demo Ojol di Istana Hari Ini, 6 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan
Menkeu Purabaya Wanti-wanti Gen Z Harus Pintar Kelola Keuangan
Menanti Menpora Baru yang Bakal Dilantik Prabowo