DPR Ingatkan Menkeu Purbaya soal Masih Banyak Warga yang Terdampak PHK

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Rapat kerja perdana Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisi XI DPR RI diwarnai kritik tajam. 

Salah satunya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Harris Turino yang menyoroti rencana Purbaya ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 6–7 persen.

Harris menilai, target tersebut terlalu ambisius, seraya mengingatkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 hanya dipatok sebesar 5,4 persen.

Baca Juga: Ratusan Pedagang di Denpasar Tekor Gegara Barang Jualan Terseret Banjir

“Pak Menteri bilang mau 6 sampai 7 persen. Sementara APBN kita sudah disusun dengan asumsi 5,4 persen. Ini tentu tidak sederhana. Butuh penjelasan konkret bagaimana caranya,” ujar Harris dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 10 September 2025.

Harris lalu menuturkan, pertumbuhan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil di masyarakat. 

Terlebih, lanjut Harris, masih banyak warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran belum sepenuhnya tertangani, dan daya beli masyarakat masih lemah.

Baca Juga: Kemlu RI Intensif Koordinasi dengan Peru, Usut Tuntas Kematian Zetro Leonardo

“PHK masih terjadi, angka pengangguran walaupun turun masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan juga walaupun menurun, tetapi dampaknya masih kuat. Daya beli masyarakat jelas susah,” paparnya.

Politikus PDIP itu juga menyoroti tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah, ia menyebut defisit APBN 2,48 persen harus dijaga dengan disiplin, sementara utang jatuh tempo tahun ini dinilai cukup besar.

“Tekanan internasional juga belum terlalu positif. Jadi jangan sampai kita hanya bermain di angka optimistis tanpa memperhitungkan beban yang ada,” imbuh Harris.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Arahan Presiden Percepat Ekonomi Nasional

Kendati memberikan kritik tajam, Harris tetap menyampaikan apresiasi terhadap optimisme Purbaya.