Perihal kasus mafia pangan itu, Amran menilai kasus beras oplosan sangat merugikan masyarakat dan harus diusut tuntas.
Amran memastikan, upaya penegakan hukum dilakukan baik terhadap pihak luar maupun internal kementerian.
Baca Juga: Macron Kagum Lihat Aksi TNI-Polri di Bastille Day Prancis
"Ini kan estimasi potensi, Polisi tentukan, di Pengadilan tentukan. Kalau pencitraan tidak Pak, bukan hanya dari luar, dari dalam juga kami hukum. Ada 11 tuh kami hukum," tukasnya.
Artikel Terkait
Pemkab Batang Hari Buka Suara Soal Rumor Penahanan SK PPPK
Donald Trump Umumkan Tarif Ekspor RI Turun Jadi 19 Persen
Viral! Kebakaran di Jepang Diduga Gegara Ulah Oknum TKI
Nadiem Makarim Tak Banyak Komentar Usai Diperiksa Kejagung
Polda Jabar Gandeng Interpol Usai Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi Skala Internasional
Guru Honorer Menangis di Rapat DPR, Keluhkan Gaji Hanya Rp540 Ribu
Rosalia Indah Buka Suara soal Cerita Penumpang Kemalingan Laptop
Heboh!!! Siswa Temukan Belatung di Lauk MBG yang Dibagikan
Donald Trump Puji Prabowo Setelah Negosiasi Tarif Dagang RI dan AS
DPR Soroti Akun Ganda Medsos, Minta Platform Batasi Satu Orang Satu Akun