Hamas Desak Amerika Serikat Untuk Tekan Israel

GEMALANTANG.COM -- Hamas meminta Amerika Serikat untuk memberikan tekanan nyata kepada Israel agar mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada kesepakatan yang sedang dibuat.

Kedua pihak saling menyalahkan atas terhentinya perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera, sedangkan Netanyahu menghadapi tekanan untuk menyegel kesepakatan menyusul tewasnya enam tawanan Gaza.

Baca Juga: Mantan Walikota Alice Guo Tiba Di Manila Setelah Dideportasi Dari Indonesia

Kepala negosiator Hamas yang berkantor pusat di Qatar, Khalil al-Hayya, meminta AS untuk memberikan tekanan nyata kepada Netanyahu dan pemerintahannya dan menghentikan bias buta mereka terhadap Israel.

Namun Netanyahu mengatakan tidak ada kesepakatan yang sedang dibuat. "Sayangnya, hal itu belum terjadi, tetapi kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membawa mereka ke titik di mana mereka benar-benar membuat kesepakatan," ungkapnya kepada media AS.

Baca Juga: Cerita Pilu Pekerja Asal Indonesia, Dipecat Hingga Terlilit Hutang

Netanyahu bersikeras bahwa Israel harus mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza untuk mencegah penyelundupan senjata ke Hamas, yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober telah memulai perang.

Hamas menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut dan pada hari Kamis mengatakan posisi Netanyahu bertujuan untuk menggagalkan tercapainya kesepakatan.

Baca Juga: Waduh!!! Kantor Polisi Ini Ringsek Diserang Massa

Kelompok militan Palestina mengatakan kesepakatan baru tidak diperlukan karena mereka telah menyetujui gencatan senjata beberapa bulan lalu yang digariskan oleh Biden.

"Kami memperingatkan agar tidak jatuh ke dalam perangkap Netanyahu... yang menggunakan negosiasi untuk memperpanjang agresi terhadap rakyat kami," kata Hamas dalam sebuah pernyataan dikutip AFP, Jum'at (06/09/2024).

Baca Juga: Putin Ungkap Tujuan Utama Perang Dengan Ukraina

Washington telah mendorong proposal yang dikatakannya dapat menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan 90 persen disetujui.