Demo Berdarah!!! PM Bangladesh Menyalahkan Lawan Politik Atas Kekerasan

GEMALANTANG.COM -- Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyalahkan lawan-lawan politiknya atas kerusuhan mematikan di negaranya dan mengatakan bahwa pemerintahannya akan bekerja keras untuk menekan militan tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Hasina mengakui bahwa dia dipaksa untuk memberlakukan jam malam demi keselamatan publik, atas kerusuhan terbesar yang terjadi di Bangladesh belum lama ini.

Baca Juga: Roket Hizbullah Hancurkan Visi Teknologi Pangan Israel Di Utara

"Saya tidak pernah menginginkannya. Kami akan mencabut jam malam kapan pun situasinya membaik" katanya dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin bisnis di Dhaka, dikutip BBC, Selasa (23/07/2024).

Para analis politik melihat kerusuhan itu sebagai ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi salah satu wanita paling berkuasa di Asia.

Baca Juga: Ini Daftar 8 Negara Mayoritas Muslim Terbesar Di Dunia

"Politisasi berlebihan terhadap semangat perang pembebasan oleh Sheikh Hasina dan partainya, penolakan hak pilih dasar bagi warga negara dari tahun ke tahun, dan sifat diktator rezimnya telah membuat marah sebagian besar masyarakat," kata Mubashar Hasan, seorang peneliti di Universitas Oslo yang mempelajari otoritarianisme di Asia.

"Sayangnya, dia tidak pernah menjadi perdana menteri untuk semua orang di negara ini. Sebaliknya, dia tetap menjadi pemimpin satu kelompok saja," tambahnya kepada BBC Bangla.

Baca Juga: Israel Kirim Pemberitahuan Wajib Militer Bagi Kelompok Ultra-Ortodoks

Perlu diketahui, Bangladesh menyisihkan sekitar 30% dari pekerjaan pemerintah bergaji tinggi untuk anak-anak dari mereka yang bertempur dalam perang Bangladesh untuk kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.

Pengadilan memutuskan bahwa hanya 5% dari peran tersebut dapat diperuntukkan bagi keluarga veteran. Pemerintahannya menghapuskan reservasi pada tahun 2018, menyusul protes.

Baca Juga: Israel Serang Tenda Wartawan Di Gaza, Seorang Jurnalis Tewas

Namun pengadilan memerintahkan pihak berwenang untuk memberlakukan kembali kuota pada bulan Juni, yang memicu kerusuhan baru.