GEMA LANTANG, JAMBI – Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Kota Jambi yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Melalui visi besar bertajuk “Kota Jambi Bahagia”, Wali Kota Maulana menghadirkan 11 program prioritas yang menyentuh langsung berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Akan tetapi, salah satu program strategis Pemerintahan Maulana yakni Rp100 Juta untuk setiap RT di Kota Jambi, menuai sorotan tajam dari akademisi.
Dr. Noviardi Ferzi, pengamat ekonomi perkotaan, menilai inisiatif ini sebagai model desentralisasi anggaran yang sangat patut dipuji.
Baca Juga: Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi: Kemajuan atau Beton Ekonomi?
Namun, ekonom ternama di Jambi itu mengatakan hal tersebut justru rentan terjebak dalam kompleksitas birokrasi dan akuntabilitas keuangan publik.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari dana Rp100 juta yang digelontorkan, tetapi dari kemampuan RT, sebagai pengelola dana hibah untuk melampaui hambatan administrasi.
“Data awal menunjukkan realisasi program masih di angka 10 persen, meskipun 67 RT pilot project sudah menerima dana penuh." kata Noviardi, Senin, 3 November 2025.
Baca Juga: Pelabuhan Peti Kemas Disorot, Pengamat Ingatkan Kawasan Cagar Budaya
"Ini jelas mengindikasikan adanya bottleneck serius, Dana Rp 100 juta per RT itu masuk kategori Belanja Hibah APBD. Apalagi dari 1.652 RT yang menerima hanya 67 RT, sekitar 5 persen." katanya.
Hal ini menuntut RT menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kompleks dan detail, standar yang umumnya hanya dipahami oleh OPD atau profesional akuntansi.
"Mayoritas Ketua RT tidak disiapkan untuk menjadi manajer keuangan publik." ujarnya.
Baca Juga: 'Lansia Bahagia' dan 'Kota Tangguh' milik Maulana di Persimpangan Transparansi