Yang jelas, kata Maulana, pihaknya ingin memastikan kuota BMM jenis Solar di Kota Jambi tepat sasaran untuk warga Kota Jambi.
Baca Juga: Prabowo Pamer Kesuksesan MBG di Sidang Paripurna Kabinet
"Kemudian untuk Bus Pariwisata di perbolehkan tapi yang medium, yang tidak menimbulkan kemacetan dan mereka akan diberikan stiker, secara umum" sebutnya.
"Kami sudah bersepakat dan mereka akan pulang dan besok juknis mengenai hal itu kita mulai kita laksanakan." timpalnya.
Kabar baiknya adalah, para pengemudi yang protes atas kebijakan tersebut, diperbolehkan mengisi BBM dengan pengawasan ketat.
"boleh ngisi, tapi sama-sama kita awasi, jangan sampai nanti orang-orang dari luar kota yang mengambil kuota kita ini" ujarnya.
Untuk persoalan stiker pada kendaraan, Maulana menegaskan bahwa itu merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Jambi.
Baca Juga: Di Balik Janji Menkeu Purbaya Pulihkan Ekonomi, Ada Angka Pengangguran
Maulana kembali mengklaim bahwa setelah adanya edaran larangan kendaraan roda enam hanya di perbolehkan mengisi BBM di tujuh SPBU yang telah ditentukan, kondisi dilapangan tertib.
"Semua tertib, bahkan SPBU berani menolak operatornya, oh ini tidak sesuai, takut dengan edaran, Artinya ini sebuah kebijakan publik yang memberi manfaat, inikan untuk kepentingan masyarakat" kata Maulana.