"Mereka menyuarakan isu-isu yang kerap tak disentuh media besar tentang konflik agraria, ketimpangan desa, ekologi yang rusak, hingga suara-suara minoritas yang terlupakan. Mereka hadir di ruang-ruang sunyi yang sering tak dilirik siapa pun." bebernya.
Jangan Gunakan Administrasi Sebagai Alat Represi
Mendorong media untuk terverifikasi adalah langkah baik. Tapi menjadikan administrasi dan legalitas sebagai barikade yang menyingkirkan media alternatif adalah bentuk perampasan hak publik dalam menyampaikan informasi.
Baca Juga: Begini Respon Istana usai Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK
"Ini semacam represi baru yang dibungkus rapi dalam jubah profesionalisme. Ingat, Dewan Pers bukan satu-satunya penentu kebenaran informasi. Ia bukan lembaga moral, bukan pula hakim atas siapa yang boleh bersuara." menurutnya.
Ia juga menilai tak pantas bila ada pihak-pihak yang menggunakan status terverifikasi sebagai tameng eksklusif untuk menyingkirkan yang lain, tambahnya.
Lebih memprihatinkan lagi, ada yang berlindung di balik label media terverifikasi tapi justru memperdagangkan berita, menggadaikan independensi redaksi kepada kepentingan politik atau bisnis, bahkan menjadi corong oligarki.
Baca Juga: 41 Persen Perusahaan PHK Massal hingga 2030 Imbas Penggunaan AI
Saatnya Inklusif, Bukan Elitis
Ekosistem pers yang sehat bukan yang disaring dengan ketat, tapi yang dibina dengan kolaboratif. Negara dan Dewan Pers mestinya hadir untuk membina, bukan menyaring secara eksklusif.
"Media lokal butuh pendampingan, bukan penghakiman. Kami dari komunitas sipil, pegiat lingkungan, dan masyarakat adat sangat paham siapa media yang benar-benar berpihak pada rakyat, dan siapa yang hanya tampil bersih secara administratif tapi kehilangan nyawa jurnalistiknya." sebut Jefri.
Yang Dibutuhkan Publik Bukan Label tapi Integritas
Menurut kaca mata Jefri, integritas lebih penting daripada status. Verifikasi itu baik, tapi integritas dan keberanian menyuarakan kebenaran adalah yang utama.
"Jangan sampai kita sibuk membanggakan legalitas, tapi mati rasa terhadap isu-isu substansial yang menggerogoti kehidupan rakyat." imbuhnya.
Ia juga menyatakan bahwa jangan jadikan media sebagai menara gading yang steril dari realitas sosial. Jangan pula menempatkan diri di podium tinggi lalu menunjuk-nunjuk yang lain sebagai tidak sah.
Baca Juga: IHSG Melemah usai Suku Bunga BI Turun, Saham Jumbo Ikut Terkoreksi
"Karena dalam demokrasi, yang tidak sah adalah monopoli suara, bukan keberagaman suara. Mari kita rawat ruang informasi ini bersama, tanpa arogansi status, tapi dengan semangat kolaborasi." pungkasnya.