‎Verifikasi Bukan Legitimasi Monopoli Ruang Publik

‎"Mereka menyuarakan isu-isu yang kerap tak disentuh media besar tentang konflik agraria, ketimpangan desa, ekologi yang rusak, hingga suara-suara minoritas yang terlupakan. Mereka hadir di ruang-ruang sunyi yang sering tak dilirik siapa pun." bebernya.

‎Jangan Gunakan Administrasi Sebagai Alat Represi

‎Mendorong media untuk terverifikasi adalah langkah baik. Tapi menjadikan administrasi dan legalitas sebagai barikade yang menyingkirkan media alternatif adalah bentuk perampasan hak publik dalam menyampaikan informasi.

‎Baca Juga: Begini Respon Istana usai Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK

‎"Ini semacam represi baru yang dibungkus rapi dalam jubah profesionalisme. Ingat, Dewan Pers bukan satu-satunya penentu kebenaran informasi. Ia bukan lembaga moral, bukan pula hakim atas siapa yang boleh bersuara." menurutnya.

‎Ia juga menilai tak pantas bila ada pihak-pihak yang menggunakan status terverifikasi sebagai tameng eksklusif untuk menyingkirkan yang lain, tambahnya.

‎Lebih memprihatinkan lagi, ada yang berlindung di balik label media terverifikasi tapi justru memperdagangkan berita, menggadaikan independensi redaksi kepada kepentingan politik atau bisnis, bahkan menjadi corong oligarki.

‎Baca Juga: 41 Persen Perusahaan PHK Massal hingga 2030 Imbas Penggunaan AI

‎Saatnya Inklusif, Bukan Elitis

‎Ekosistem pers yang sehat bukan yang disaring dengan ketat, tapi yang dibina dengan kolaboratif. Negara dan Dewan Pers mestinya hadir untuk membina, bukan menyaring secara eksklusif.

‎"Media lokal butuh pendampingan, bukan penghakiman. Kami dari komunitas sipil, pegiat lingkungan, dan masyarakat adat sangat paham siapa media yang benar-benar berpihak pada rakyat, dan siapa yang hanya tampil bersih secara administratif tapi kehilangan nyawa jurnalistiknya." sebut Jefri.

‎Yang Dibutuhkan Publik Bukan Label tapi Integritas

‎Menurut kaca mata Jefri, integritas lebih penting daripada status. Verifikasi itu baik, tapi integritas dan keberanian menyuarakan kebenaran adalah yang utama.

‎"Jangan sampai kita sibuk membanggakan legalitas, tapi mati rasa terhadap isu-isu substansial yang menggerogoti kehidupan rakyat." imbuhnya.

‎Ia juga menyatakan bahwa jangan jadikan media sebagai menara gading yang steril dari realitas sosial. Jangan pula menempatkan diri di podium tinggi lalu menunjuk-nunjuk yang lain sebagai tidak sah.

‎Baca Juga: IHSG Melemah usai Suku Bunga BI Turun, Saham Jumbo Ikut Terkoreksi

‎"Karena dalam demokrasi, yang tidak sah adalah monopoli suara, bukan keberagaman suara. Mari kita rawat ruang informasi ini bersama, tanpa arogansi status, tapi dengan semangat kolaborasi." pungkasnya.