JATAM juga mengungkap dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk memperluas klaim konsesi, memperlihatkan bagaimana kekuatan modal dapat memengaruhi proses administratif di daerah.
Konflik ini disebut melibatkan bukan hanya perusahaan, tetapi juga aparat dan birokrat yang dinilai ikut memihak dalam pertarungan kuasa antar-korporasi tersebut.
Baca Juga: LPKNI Desak Bareskrim Bongkar Skandal Suap Batubara di Jambi
Menanggapi tudingan kriminalisasi, Gubernur Sherly Tjoanda mengakui kejadian penahanan tersebut dan menyatakan rasa keprihatinan.
“Ada warga yang ditahan aparat karena berselisih dengan pihak swasta. Itu benar,” kata Sherly pada Program Rosi: Gubernur Sherly di Pusaran Isu Tambang.
Sherly mengatakan telah berkomunikasi dengan aparat hukum agar penerapan sanksi bersifat paling ringan tanpa melanggar aturan, dan menegaskan upayanya untuk memediasi sengketa.
“Yang bisa saya lakukan adalah memediasi,” katanya.
Artikel Terkait
Erupsi Gunung Semeru: 3 Desa Terdampak hingga Pendaki Terjebak
Boy Thohir Borong 3,1 Juta Lembar Saham Trimegah Sekuritas
Keluarga dan BJB Masih Bungkam, Dirut Bank BJB Tinggalkan Misteri
Pandu Sjahrir Ungkap Perkembangan Kampung Haji Indonesia
Sri Radjasa Sebut Ada Intervensi Petinggi Polri dalam Audiensi Ijazah Jokowi
Pertumbuhan Kredit UMKM pada Oktober 2025 Justru Melemah
Akademisi 'Kupas' Wacana Pertukaran Pelajar Pemkot Jambi
Momen Hangat Yudisium STIE Jambi yang Cetak Lulus Unggul
KUHAP Baru Tuai Polemik, Bisa Picu Masalah Besar
Mahfud MD Ungkap Tekanan Prabowo ke Kapolri dan Panglima TNI