‎Pengamat 'Kuliti' Proyek Lapangan Garuda Jambi

‎GEMA LANTANG, JAMBI -- Penataan ulang lapangan kantor Gubernur Jambi kembali digadang-gadang sebagai langkah simbolik yang memperindah wajah komplek perkantoran disana dan memperkuat identitas kebangsaan.

Namun, upaya untuk mempercantik itu menuai sorotan dan kritik tajam dari publik dan pengamat kebijakan publik, sosial dan ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi.

Menurutnya, ketika estetika dan simbolisme menjadi titik fokus, publik mulai mempertanyakan sejauh mana proyek ini benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.

‎"Ruang publik bukan sekadar etalase, tetapi ruang hidup yang harus fungsional, inklusif, dan mampu menampung aktivitas sosial sehari-hari." kata Dr. Ferzi, di Jambi, Sabtu, 15 November 2025.

Baca Juga: Prabowo dan Raja Abdullah II Kompak Saksikan Demontrasi Drone

Asal tahu saja, lapangan pada kantor Gubernur Jambi yang cukup luas itu sebelumnya tidak memiliki nama, kini lapangan itu diberi nama sebagai Lapangan Garuda Jambi.

Lebih lanjut, kata Ferzi, penekanan pada kemegahan Garuda, perisai, dan monumen baru ternyata belum cukup menjawab persoalan kegunaan dan aksesibilitas ruang.

"Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa desain megah justru kerap menjadikan ruang publik lebih kaku dan kurang ramah bagi warga yang ingin memanfaatkannya secara bebas—dari anak-anak bermain, komunitas berkegiatan, hingga UMKM mencari ruang hidup." bebernya.

‎Pengamat itu juga mengatakan bahwa pemindahan patung Sultan Thaha Syaifudin turut menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan tanda tanya dikalangan publik.

Baca Juga: Oegroseno Soroti Fokus Isu yang Harus Dibahas Tim Komisi Reformasi Polri

‎"Klaim peningkatan penghormatan tidak serta-merta diterima masyarakat, sebab nilai sejarah justru melekat pada kontinuitas ruang dan keterhubungan simbol dengan memori kolektif kota, bukan pada kemegahan tempat barunya." imbuhnya.

Namun, ia juga menyoroti beberapa mega proyek yang di bangun di era Pemerintahan Al Haris, yang hingga kini menjadi buah bibir masyarakat.

‎"Yang paling mengemuka adalah persoalan anggaran. Taman RTH senilai Rp35 miliar yang hingga kini masih tidak jelas bentuk, fungsi, dan kebermanfaatannya menjadi bukti bahwa penataan ruang di Jambi sering kali berjalan tanpa arah prioritas yang kuat." sebutnya.