GEMA LANTANG, JAMBI -- Nalar publik seolah ingin dibodohi dengan pernyataan penolakan investasi jalan khusus batu bara di Jambi semata-mata karena ada “agenda tersembunyi”.
Narasi yang beredar luas itu justru dibalik oleh pengamat kebijakan, sosial dan ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi, ia mengatakan justru jangan - jangan yang mendukung punya agenda tersembunyi.
"Siapa sih yang tak tergoda untuk berteman dengan kapitalis, meski sebenarnya tak begitu peduli pada mereka yang mendukung, sedikit dirangkul juga karena ada yang mengkritik." imbuhnya, Rabu, 5 November 2025.
Dr. Ferzi mengklaim bahwa kritik terhadap infrastruktur pertambangan merupakan substansi dari kegelisahan publik.
Baca Juga: Media Asing Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Begini Respons Pemerintah
Karena dalam konteks tata kelola investasi modern, kritik maupun kehati-hatian masyarakat bukanlah sesuatu yang harus dicurigai, tetapi justru merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik agar kepentingan umum tidak dikorbankan oleh motif ekonomi jangka pendek.
"Masyarakat berhak mempertanyakan dampak lingkungan, kerentanan sosial, dan tata kelola transparansi sebelum proyek dikerjakan." imbuhnya.
Menurutnya, jalan khusus batu bara bukan proyek tanpa risiko, yang meliputi arus truk berat, polusi debu, kerusakan ekosistem, potensi konflik lahan.
Termasuk, ketidakjelasan distribusi manfaat ekonomi adalah realitas yang sering muncul di banyak daerah penghasil komoditas.
"Jadi, keberatan masyarakat justru bisa dibaca sebagai bentuk perlindungan dini agar dampaknya tidak jatuh kepada mereka di ujung proses ketika semuanya sudah terlaksana dan sulit ditarik mundur." bebernya.
Baca Juga: Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi: Kemajuan atau Beton Ekonomi?
"Mengatakan bahwa karena proyek ini dibiayai swasta maka otomatis aman juga terlalu menyederhanakan. Skema pembiayaan tidak menghapus kewajiban keterbukaan dan mitigasi dampak." kata Dr. Ferzi.
Ia juga mengatakan bahwa investor tetap wajib menjelaskan rencana kompensasi, keterlibatan masyarakat, parameter AMDAL, serta mekanisme pengawasan publik.
