‎Makatara Minta Pemerintah Umumkan Status Penghentian TUKS Batubara PT SAS

‎Maka pihak tersebut harus melihat ketentuan khusus tentang kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan lahan baku sawah nasional (LBS 2024) di lokasi itu.

‎"Jika ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah ini misalnya dilakukan voting, maka hasil simulasinya mungkin akan menjadi satu banding sembilan" sebutnya.

‎"Karena satu kepentingan PT SAS berhadapan dengan ketentuan kawasan perumahan, perlindungan setempat, tanaman pangan, perdagangan jasa, KP2B, LBS 2024, sumber air PDAM" timpalnya.

‎Baca Juga: Tanpa Jalan dan Pelabuhan Khusus, Emas Hitam jadi Beban

‎Pendiri Makatara itu juga memperingatkan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengumumkan status penghentian terhadap aktivitas pembangunan TUKS batubara milik PT SAS secara terbuka.

‎"Memang sebaiknya diumumkan secara terbuka oleh pemerintah agar terwujud kepastian hukum di masyarakat dan pelaku usaha dalam berusaha." bebernya.

‎Namun, jika pihak perusahaan dan atau pejabat lebih memilih untuk bermanuver terhadap ketentuan negara dan keselamatan rakyat banyak.

‎Maka pihaknya meminta manuver tersebut penting untuk ditinjau ulang daya dukung regulasinya dan lingkungannya.