‎Kendaraan 'Plat Luar' Leluasa Angkut Batubara di Jambi hingga PPTB 'Jadi 2'

‎GEMA LANTANG, JAMBI -- Kemelut soal angkutan sektor pertambangan batubara di Jambi mencuat kepermukaan, padahal pemerintah Provinsi Jambi telah menerapkan berbagai aturan untuk ditaati.

‎Salah satunya adalah aturan truk angkutan pertambangan batubara harus berplat nomor polisi BH, langkah yang mulai digaungkan pada 6 Januari 2023 itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

‎Baca Juga: ‎Angkutan Batubara 'Berkode JN' Melintas di Tengah Larangan Gubernur Jambi

‎Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah ini seakan sia-sia oleh ulah oknum pengusaha yang seakan tak mengerti aturan.

‎Pasalnya, kini dijumpai banyak angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi justru kendaraan yang bukan berplat BH,  berdasarkan dokumentasi yang dilihat oleh Gema Lantang.

‎Angkutan batubara berplat luar Provinsi Jambi itu leluasa melintas mengangkut hasil tambang yang diduga beroperasi di Kabupaten Batang Hari.

‎Baca Juga: Merugikan Warga, Tongkang Angkutan Batubara Dilarang Melintas

‎"Ada, plat luar Jambi, dari mudik [Kabupaten Batang Hari]" kata seorang sumber yang menolak untuk sebutkan namanya, yang mengetahui hal itu, Senin, 1 September 2025.

‎Sektor pertambangan batubara di Kabupaten Batang Hari ini memang kerap diterpa isu tak sedap, terutama soal lingkungan.

‎Gurita bisnis angkutan batubara di wilayah tersebut juga kerap disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya kemacetan di jalan lintas Sumatera beberapa waktu lalu.

‎Baca Juga: ‎Media Israel Soroti Tajam Aksi Demonstrasi di Indonesia

Kemunculan Wadah Baru, PPTB Jambi 'Jadi 2' 

‎Tidak hanya persoalan angkutan di jalan raya saja, polemik lain soal dugaan perpecahan wadah bagi pengusaha pertambangan batubara di Jambi turut mencuat.

‎Selama ini Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Provinsi Jambi yang diketuai oleh H. Asnawi, merupakan rumah bagi seluruh pengusaha pertambangan batubara di Jambi.

‎