‎Polda Jambi Bakal di Demo Besar-besaran Terkait Ketua KONI Jambi

GEMALANTANG.COM, ‎JAMBI -- Aliansi Keadilan Bersama Polri (AKBP) dan sejumlah aktivis anti-korupsi di Jambi akan melakukan aksi di Mapolda Jambi dengan menurunkan massa sebanyak 500 orang.

‎Aksi yang direncanakan pada pekan depan itu untuk mendesak Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar agar mengklarifikasi terkait izin bagi AKBP Mat Sanusi ikut mencalonkan diri hingga terpilih menjadi Ketua KONI Jambi.

‎Mereka juga meminta Kemenpora RI dan Komisi X DPR RI turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi KONI di tingkat pusat dan daerah.

‎Baca Juga: Istana Buka Suara Soal Bobby Kartanegara Dikawal Polisi

‎Polemik ini berawal ketika AKBP Mat Sanusi terpilih sebagai Ketua Umum KONI Jambi 2025-2029, berdasarkan hasil voting di Musyawarah Olahraga Provinsi Jambi Luar Biasa (Musorprovlub) pada awal Juli 2025 lalu.

‎Dalam perhitungan suara itu, Mat Sanusi berhasil meraih 37 suara, sementara itu lawannya yakni  Zuwanda memperoleh 32 suara dari 69 suara sah. 

‎Ditengah euporia kemenangan Sanusi sebagai Ketua Umum KONI Jambi, muncul rumor dugaan rekayasa sistematis dalam proses Musyawarah Olahraga Provinsi Jambi Luar Biasa (Musorprovlub).

‎Baca Juga: 21 Perusahaan di Puncak Bogor Kena Sanksi KLH Akibat Insiden Longsor

‎Dugaan rekayasa itu memungkinkan Mat Sanusi, seorang perwira menengah aktif Polri melenggang menjadi Ketua KONI tanpa prosedur yang dinilai tidak sah.

‎Menurut Informasi yang berhasil dihimpun, menunjukkan bahwa Musorprovlub pertama yang dilaksanakan pada 14 Mei 2025 memberlakukan persyaratan ketat terhadap para calon ketua.

‎Persyaratan itu termasuk kewajiban melampirkan izin dari atasan bagi calon ketua yang berasal dari unsur ASN, TNI atau Polri. Namun, secara mengejutkan pada Musorprovlub yang digelar 30 Juni 2025, syarat tersebut dihilangkan begitu saja.

‎Baca Juga: Polisi Tangkap Oknum Pendeta Yang Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur

‎Penghapusan syarat tersebut diduga dilakukan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) atas desakan eksternal yang tidak bisa ditolak, menurut sumber yang meminta tidak disebutkan namanya karena persoalan ini sensitif.

‎