Waduh!!! Pengusaha Batubara Di Jambi Menjerit

GEMALANTANG.COM -- Kemelut persoalan pertambangan batubara di Jambi memasuki babak baru, setelah permasalahan kemacetan di jalan lintas Sumatera mengenai angkutan darat terurai.

Gubernur Jambi Al Haris telah menginstruksikan larangan penggunaan jalan umum atau jalan nasional, seperti tertuang yang dalam instruksi Gubernur Jambi Nomor : 1/INGUB/DISHUB/2024 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara.

Baca Juga: Sungai Batanghari Surut Bikin Pusing Pengusaha Batubara

Kebijakan itu dinilai cukup efektif untuk mengatasi kemacetan di beberapa ruas jalan nasional di Jambi, terutama di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi khususnya yang selalu menjadi buah bibir masyarakat.

Akan tetapi. Persoalan baru muncul setelah debit air sungai Batanghari surut, banyak pengusaha pertambangan batubara di Jambi menjerit karena tidak dapat beroperasi.

Baca Juga: Jalan Rusak Akibat Angkutan Batubara dari Jambi, Anggota DPRD Bengkulu Berang

Kondisi ini membuat banyak gurita perusahaan batubara tidak beroperasi beberapa bulan belakangan ini, dan kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya pekerja tambang yang dirumahkan.

Beberapa narasumber yang ingin digambarkan sebagai Anonim, yang mengetahui hal tersebut, mengatakan bahwa pengusaha tambang di Jambi saat ini menjerit karena tidak ada solusi yang diberikan oleh Gubernur Jambi sejak sungai Batanghari surut.

Baca Juga: Zumi Zola Dan Budi Setiawan Tiba Di KPU, Dukung Penuh Maulana-Diza ?

"Sungai surut, jalan yang dijanjikan Gubernur Jambi tidak tau progressnya sampai mana. Seharusnya kembali, Gubernur lah yang punya kebijakan untuk percepatan jalan ini" kata sumber pertama.

"Artinya dengan ketidakpastian dan kejelasan jalan hauling yang di janjikan beliau tak kunjung selesai, dengan sendirinya Gubernur membunuh mata pencarian pekerja tambang" timpalnya.

Baca Juga: Dulu Jalur Darat, Kini Al Haris Komitmen Angkutan Batubara Jalur Sungai

Ditengah ketidakpastian ini, pengusaha tambang batubara di Jambi, diketahui telah melayangkan surat permohonan kepada pihak berwenang di pemerintahan agar dapat kembali membuka Hauling jalur darat.