Minggu, 21 Desember 2025

Kepala Daerah Dipilih DPR, Bahlil: Jangan Setiap Pilkada Berkelahi

Photo Author
- Selasa, 29 Juli 2025 | 09:18 WIB
Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah pernah disinggung Golkar. (Instagram/bahlillahadalia)
Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah pernah disinggung Golkar. (Instagram/bahlillahadalia)

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia turut buka suara mengenai usulan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Bahlil mengatakan bahwa usulan tersebut sudah pernah ia sampaikan sebelumnya saat HUT Golkar tahun lalu.

Baca Juga: Lebih dari 100 Personel Gulkarmat Berjibaku Melawan Api yang Melahap 500 Kios

“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 Juli 2025.

Bahlil mengungkapkan bahwa usulan tersebut secara keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota.

“Salah satu opsinya itu pemilihan dilakukan lewat DPR, kenapa? Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung tapi dilakukan secara demokratis,” imbuhnya.

Baca Juga: Kenal Pamit Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Ini Pesan Fadhil Arief

Ia kemudian menyoroti tentang perselisihan yang mungkin terjadi usai pilkada digelar.

“Kita lihat untung rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR (DPRD), ini pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya di sini. Apalagi yang kalah?” ucap Bahlil.

“Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga tadinya bersaudara gara-gara Pilkada tidak saling tegur sapa, ada yang menikah cerai gara-gara beda pilihan,” imbuhnya.

Baca Juga: Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Djarot: Tangkap Harun Masiku

Untuk menghindari hal-hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah mencari cara yang tepat agar tidak memunculkan konflik setiap masa pemilihan.

“Dalam berbagai hal saya katakan bahwa demokrasi itu bukan tujuan negara, instrumen dalam pencapaian tujuan negara, kita cari instrumen yang baik, yang mendekatkan pada budaya ketimuran,” terangnya.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

‎Romi Hariyanto Tegaskan PSI Tanpa Mahar Politik

Minggu, 16 November 2025 | 11:06 WIB

Akhir Drama Ketum Projo Budi Arie yang Gabung Gerindra

Minggu, 2 November 2025 | 19:35 WIB

PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

Minggu, 31 Agustus 2025 | 14:51 WIB
X