Waduh!!! Diduga Ada Pungli, Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi Bilang Gini

GEMALANTANG.COM -- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi diterpa isu tak sedap belakangan ini. Dugaan adanya pungutan liar mencuat setelah seorang warga berinisial S mengungkapkan perkara ini.

S mengaku dirinya harus merogoh kocek lebih untuk mendapatkan ruang rawat inap di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jambi itu.

Baca Juga: DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara Minta Kasus Penolakan Pasien di RSUD Raden Mattaher Tak Terulang Lagi

Perihal ini bermula ketika S membawa orang tuanya untuk mendapatkan perawatan medis dengan menggunakan BPJS Kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi akan tetapi ditolak pihak rumah sakit karena ruangan penuh.

Hal itu tidak membuat S patah semangat, dirinya tetap berupaya agar orang tuanya bisa mendapatkan pelayanan medis di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Baca Juga: Halal Bihalal, Fadhil Arief Ajak Lembaga Adat Jaga Marwah

Setelah mendapatkan perawatan di ruangan UGD, dia kembali mencoba agar orang tuanya dapat dipindahkan ke ruang rawat ICU, akan tetapi saat dia menjumpai oknum petugas berinisial D dan F yang tengah piket, S diminta untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan ruang rawat inap.

"Kami bisa bantu untuk mendapatkan ruangan tetapi harus membayar Rp 100.000 dengan istilah uang sukarela dan dipastikan besok sudah dapat kamar" kata S menirukan ucapan oknum yang meminta uang dilansir dari sniperkasus

Baca Juga: Hati-hati Saat Melintas Jembatan Tembesi, Coran Tiang Banyak Mengalami Retak

Terpisah. Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi dr. Herlambang saat dikonfirmasi oleh Gemalantang tidak banyak berkomentar soal adanya dugaan pungutan liar yang diungkapkan oleh S.

Dia menyebut pihak RSUD Raden Mattaher terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Herlambang menegaskan tidak akan segan menindaklanjuti oknum tersebut jika terbukti bersalah.

Baca Juga: Buntut Pasien Ditolak, Edi Purwanto Minta Managemen RSUD Raden Mattaher di Evaluasi

"Kami juga mau membrantas hal dimaksud, kami sekarang masih kesulitan dalam mencari bukti dan akan di tindak lanjuti" ujar Herlambang, Selasa (07/05/2024).