Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah ini, dengan menyiapkan paket khusus untuk menggantikan aktivitas belajar-mengajar formal.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebutkan bahwa kegiatan seperti pesantren kilat di masjid atau sekolah tetap akan dilakukan dengan pengawasan guru.
"Kami mendukung, tapi ada tiga poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan harus tetap dijadikan arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan mendidik karakter," kata Haedar.
Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan membahas wacana ini lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar pada 5-7 Februari 2025.
Ketua PBNU Ahmad Suaedy menyatakan bahwa berbagai isu terkini, termasuk kebijakan belajar di rumah selama Ramadan, akan menjadi salah satu topik diskusi.
"Nanti 5 Februari kita akan Munas Konbes. Jadi ada berbagai masalah dibahas termasuk hal-hal seperti ini," ujarnya.